Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi Menjadi Tambak Udang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah

LEGAL OPINION

Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi Menjadi Tambak Udang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah

 I.     Pendahuluan

Penetapan tersangka terhadap seorang pengusaha tambak udang di Kabupaten Batang yang diduga mengalihfungsikan lahan sawah menjadi tambak udang memunculkan diskursus hukum mengenai batasan hak atas tanah, perlindungan lahan pertanian pangan, tata ruang, dan kriminalisasi pelanggaran pemanfaatan ruang.

Perkara ini menjadi menarik karena secara faktual pelaku diduga menguasai atau memiliki hak atas tanah yang digunakan. Namun negara berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut tidak dapat digunakan secara bebas apabila bertentangan dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian terhadap konstruksi hukum yang menjadi dasar penegakan hukum dalam perkara tersebut.

II.     Rumusan Masalah

1.    Apakah pemilik atau penguasa tanah dapat secara bebas mengubah fungsi lahan sawah menjadi tambak ?

2.    Bagaimana kedudukan hukum Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ?

3.    Apakah unsur-unsur tindak pidana dalam perkara tersebut terpenuhi ?

4.    Bagaimana kemungkinan argumentasi pembelaan yang dapat diajukan tersangka ?

5.    Bagaimana prospek pembuktian perkara di persidangan ?

III.     Identifikasi Norma (Norm Identification)

A.    Norma Konstitusional

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Norma ini menempatkan negara sebagai regulator penggunaan ruang dan sumber daya agraria. Hak atas tanah bukan hak absolut sebagaimana konsep eigendom dalam hukum perdata klasik.

B.    Norma Agraria

Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial."

Makna normatif :

Pemegang hak atas tanah wajib menggunakan tanah sesuai dengan :

·      kepentingan umum;

·      tata ruang;

·      kelestarian lingkungan;

·      fungsi ekonomi dan sosial.

C.    Norma Perlindungan Lahan Pertanian

UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-undang ini mengatur :

·      penetapan LP2B;

·      perlindungan lahan pangan;

·      larangan alih fungsi lahan tertentu;

·      sanksi administratif dan pidana.

Norma sentral :

Lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B pada prinsipnya tidak boleh dialihfungsikan.

D.   Norma Penataan Ruang

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Prinsip utama :

Setiap pemanfaatan ruang wajib sesuai dengan :

·      RTRW Nasional;

·      RTRW Provinsi;

·      RTRW Kabupaten / Kota;

·      RDTR.

Pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan rencana tata ruang dapat dikenakan sanksi pidana.

E.    Norma Administrasi Pertanahan

Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024

Mengatur :

·      verifikasi Lahan Sawah Dilindungi;

·      peta LSD;

·      pengendalian perubahan penggunaan tanah;

·      mekanisme rekomendasi perubahan penggunaan tanah.

Norma ini memperkuat perlindungan sawah nasional sebagai bagian dari kebijakan ketahanan pangan.

IV.     Ratio Legis

Ratio legis atau alasan filosofis pembentuk undang-undang dapat dijelaskan sebagai berikut.

A.   Ketahanan Pangan Nasional

Alih fungsi sawah merupakan salah satu penyebab utama menurunnya luas lahan produksi pangan. Negara berkepentingan menjaga :

·      produksi beras;

·      ketersediaan pangan;

·      stabilitas harga pangan.

Karena itu LP2B dan LSD diberikan perlindungan khusus.

B.   Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tata ruang dibentuk untuk menghindari :

·      konflik penggunaan lahan;

·      kerusakan lingkungan;

·      eksploitasi ruang yang tidak terkendali.

Apabila setiap pemilik tanah bebas mengubah fungsi lahan tanpa kontrol negara, maka sistem tata ruang kehilangan efektivitasnya.

C.    Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

UUPA tidak mengenal hak milik yang bersifat absolut. Negara mengakui hak individual, tetapi hak tersebut harus sejalan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

V.     Analisis Unsur Tindak Pidana

Untuk menyatakan seseorang bersalah, seluruh unsur delik harus dibuktikan secara kumulatif. 

Unsur Pertama

Adanya Lahan yang Dilindungi Secara Hukum

Penyidik harus membuktikan bahwa lokasi tambak berada pada :

·      LP2B; atau

·      LSD; atau

·      kawasan pertanian yang dilindungi dalam RTRW.

Alat bukti yang lazim digunakan :

·      Perda RTRW;

·      RDTR;

·      peta LP2B;

·      peta LSD;

·      surat keterangan instansi terkait.

Analisis

Apabila status perlindungan lahan tidak dapat dibuktikan secara jelas, maka konstruksi pidana menjadi lemah. Dengan demikian unsur ini merupakan unsur yang paling fundamental.

Unsur Kedua

Adanya Perubahan Fungsi Lahan

Penyidik harus membuktikan adanya tindakan nyata berupa :

·      penggalian sawah;

·      pembangunan kolam tambak;

·      pemasangan saluran air;

·      perubahan karakteristik lahan.

Analisis

Unsur ini umumnya relatif mudah dibuktikan melalui :

·      foto udara;

·      citra satelit;

·      pemeriksaan lapangan;

·      keterangan ahli.

Unsur Ketiga

Perbuatan Dilakukan Tanpa Hak atau Bertentangan Dengan Ketentuan

Di sinilah fokus utama pembelaan biasanya terjadi. Pertanyaan hukumnya :

“Apakah pelaku memiliki dasar hukum yang sah untuk mengubah penggunaan lahan tersebut ?”

Analisis

Keberadaan :

·      NIB;

·      izin usaha;

·      dokumen perikanan;

·      tidak otomatis menghapus pelanggaran tata ruang.

Dalam hukum administrasi berlaku asas :

Izin tidak dapat melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila lokasi usaha berada di kawasan yang secara normatif tidak boleh digunakan sebagai tambak, maka izin usaha tidak serta-merta melegalkan kegiatan tersebut.

Unsur Keempat

Kesalahan (Mens Rea)

Dalam hukum pidana modern harus dibuktikan adanya :

·      kesengajaan (dolus); atau

·      kelalaian (culpa),

Analisis

Penyidik harus membuktikan bahwa pelaku mengetahui atau setidaknya patut mengetahui status hukum lahan tersebut. Faktor yang dapat menjadi pertimbangan :

·      pengalaman pelaku;

·      kapasitas usaha;

·      proses perizinan yang ditempuh;

·      korespondensi dengan instansi pemerintah.

VI.     Potensi Pembelaan Hukum (Legal Defense)

A.   Error in Law yang Tidak Dapat Dihindari

Tersangka dapat berargumentasi bahwa :

·      informasi tata ruang tidak jelas;

·      pemerintah memberikan informasi yang kontradiktif;

·      terdapat tumpang tindih regulasi.

Apabila terbukti, hal ini dapat mengurangi tingkat kesalahan pelaku.

B.   Legitimate Expectation

Dalam hukum administrasi dikenal konsep legitimate expectation. Apabila pemerintah menerbitkan izin; memberikan rekomendasi; melakukan pembinaan; yang secara objektif menimbulkan keyakinan bahwa kegiatan tersebut sah, maka pelaku dapat berargumentasi bahwa ia bertindak dengan itikad baik.

C.    Kesalahan Administrasi Pemerintah

Pembela dapat menguji validitas peta LP2B; validitas peta LSD; legalitas penetapan kawasan; dan prosedur penetapan lokasi. Apabila terdapat cacat prosedural, maka dasar penuntutan dapat dipersoalkan.

D.   Tidak Terpenuhinya Unsur Kesengajaan

Pembela dapat berargumen bahwa pelaku tidak mengetahui status lahan; pelaku mengandalkan dokumen resmi pemerintah; dan tidak ada niat melanggar hukum. Argumen ini tidak selalu menghapus pidana, tetapi dapat menjadi faktor meringankan.

VII.     Analisis Kritis

Dari perspektif hukum pidana, perkara ini tidak sesederhana "sawah diubah menjadi tambak lalu otomatis pidana." Penegak hukum harus membuktikan :

·      status perlindungan lahan;

·      kesesuaian tata ruang;

·      tindakan alih fungsi;

·      hubungan kausal;

·      kesalahan pelaku.

Kegagalan membuktikan salah satu unsur tersebut dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

VIII.     Prospek Pembuktian di Persidangan

Apabila Jaksa mampu membuktikan lahan merupakan LP2B/LSD yang sah; terdakwa mengetahui status tersebut; terdakwa tetap mengubah fungsi lahan, maka kemungkinan besar unsur pidana terpenuhi. Sebaliknya apabila ditemukan ketidaksesuaian peta; tumpang tindih izin; cacat administrasi pemerintah; tidak adanya kesalahan pelaku, maka ruang pembelaan menjadi cukup signifikan.

IX.     Kesimpulan Hukum

PERTAMA

Hak atas tanah dalam sistem hukum Indonesia bukan hak yang absolut, melainkan dibatasi oleh fungsi sosial dan tata ruang.

KEDUA

LSD dan LP2B merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjaga ketahanan pangan nasional sehingga memperoleh perlindungan khusus.

KETIGA

Alih fungsi sawah menjadi tambak dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila dilakukan pada kawasan yang secara hukum dilindungi.

KEEMPAT

Keberadaan izin usaha tidak selalu menghilangkan sifat melawan hukum apabila penggunaan ruang bertentangan dengan ketentuan tata ruang.

KELIMA

Dalam perkara ini, titik krusial pembuktian terletak pada legalitas status lahan, kesesuaian tata ruang, dan pembuktian unsur kesalahan pelaku.

 

DISCLAIMER :

Kajian ini merupakan legal opinion akademis berdasarkan informasi publik yang tersedia. Penilaian akhir mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana merupakan kewenangan pengadilan berdasarkan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. Asas praduga tidak bersalah tetap berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.