Kantor Hukum INDRA & PARTNERS

LEGAL OPINION Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi Menjadi Tambak Udang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah   I.      Pendahuluan Penetapan tersangka terhadap seorang pengusaha tambak udang di Kabupaten Batang yang diduga mengalihfungsikan lahan sawah menjadi tambak udang memunculkan diskursus hukum mengenai batasan hak atas tanah, perlindungan lahan pertanian pangan, tata ruang, dan kriminalisasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Perkara ini menjadi menarik karena secara faktual pelaku diduga menguasai atau memiliki hak atas tanah yang digunakan. Namun negara berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut tidak dapat digunakan secara bebas apabila bertentangan dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian terhadap konstruksi hukum yang menjadi dasar penegakan hukum dalam perkara tersebut. II.      Rumusan Masalah 1.     Apakah pemilik atau ...

  MUTASI KERJA :  ANTARA KEWENANGAN MANAJERIAL DAN BATAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA Dalam praktik hubungan kerja, mutasi karyawan kerap diposisikan sebagai bagian dari dinamika organisasi yang dianggap lazim terjadi. Perusahaan memindahkan pekerja dari satu divisi ke divisi lain, mengubah struktur penempatan, atau melakukan rotasi jabatan dengan alasan kebutuhan operasional. Di sisi lain, tidak sedikit perjanjian kerja yang memuat klausul bahwa pekerja : bersedia ditempatkan atau dimutasi sesuai kebutuhan perusahaan. Sekilas, klausul tersebut seolah memberikan legitimasi penuh kepada perusahaan untuk melakukan pemindahan kerja dalam bentuk apa pun. Namun dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, persoalannya tidak sesederhana itu. Sebab hukum tidak hanya berbicara mengenai ada atau tidaknya kewenangan, melainkan juga mengenai bagaimana kewenangan tersebut dijalankan. Hak Manajerial Perusahaan dalam Hubungan Kerja Secara prinsipil, perusahaan memang memiliki hak untuk mengat...

Analisis Hukum Kasus Nadiem Makarim dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek I. Pendahuluan Perkara yang menjerat Nadiem Makarim merupakan salah satu perkara korupsi sektor pendidikan terbesar dalam sejarah Indonesia modern karena menyangkut program digitalisasi pendidikan nasional dengan nilai anggaran sekitar Rp. 9.3 triliun. Fokus utama perkara bukan semata-mata pada pengadaan laptop Chromebook , melainkan pada dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses perencanaan, pengadaan, dan penentuan spesifikasi yang diduga menguntungkan pihak tertentu. Menurut dakwaan dan keterangan yang muncul dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan adanya pengaturan spesifikasi pengadaan yang mengarah pada penggunaan ekosistem Google Chrome OS , meskipun sebelumnya terdapat kajian yang menyebutkan Chromebook tidak ideal digunakan pada banyak wilayah Indonesia yang memiliki keterbatasan akses internet. II. Kerangka Hukum yang Berlaku Perkara ini tidak dapat dianalisi...