Analisa Hukum Kasus Nadiem Makarim

Analisis Hukum Kasus Nadiem Makarim dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek

I. Pendahuluan

Perkara yang menjerat Nadiem Makarim merupakan salah satu perkara korupsi sektor pendidikan terbesar dalam sejarah Indonesia modern karena menyangkut program digitalisasi pendidikan nasional dengan nilai anggaran sekitar Rp. 9.3 triliun. Fokus utama perkara bukan semata-mata pada pengadaan laptop Chromebook, melainkan pada dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses perencanaan, pengadaan, dan penentuan spesifikasi yang diduga menguntungkan pihak tertentu.

Menurut dakwaan dan keterangan yang muncul dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan adanya pengaturan spesifikasi pengadaan yang mengarah pada penggunaan ekosistem Google Chrome OS, meskipun sebelumnya terdapat kajian yang menyebutkan Chromebook tidak ideal digunakan pada banyak wilayah Indonesia yang memiliki keterbatasan akses internet.

II. Kerangka Hukum yang Berlaku

Perkara ini tidak dapat dianalisis hanya berdasarkan UU Tipikor semata, melainkan harus dikaitkan dengan beberapa peraturan berikut :

A. Undang-Undang Tipikor

1. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999

Pasal yang paling relevan :

Pasal 2 Ayat (1)

"Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Pasal 3

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan karena jabatan sehingga merugikan keuangan negara."

B. UU Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

UU ini penting karena mengatur :

a. penyalahgunaan wewenang;
b. diskresi pejabat negara;
c. batas kewenangan administrasi.

Dalam banyak perkara korupsi kebijakan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sering membedakan antara :

a. kesalahan administrasi;

b. penyalahgunaan kewenangan yang bersifat pidana.

C. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Prinsip yang wajib dipenuhi :
1. efisien;

2. efektif;

3. transparan;

4. bersaing;

5. adil;

6. akuntabel.

Apabila spesifikasi dibuat untuk mengarahkan pemenang tertentu, maka prinsip persaingan sehat dapat dianggap dilanggar.

III. Unsur Delik yang Harus Dibuktikan Jaksa

Secara hukum, Jaksa wajib membuktikan seluruh unsur delik.

Unsur Pertama : Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Jaksa harus membuktikan bahwa proses pengadaan tidak dilakukan secara objektif.

Misalnya :

- spesifikasi diarahkan;

- kajian teknis dimanipulasi;

- rekomendasi teknis diubah demi vendor tertentu;

- proses e-katalog tidak kompetitif.

Dalam persidangan, Jaksa menyatakan terdapat pengaturan pengadaan dan kesepakatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan ekosistem Google.

Unsur Kedua : Penyalahgunaan Kewenangan

Inilah unsur terpenting. Karena Nadiem menjabat sebagai Menteri, maka konstruksi hukum yang paling mungkin digunakan adalah Pasal 3 UU Tipikor.

Jaksa harus membuktikan :

1. Ada kewenangan jabatan;

2. Kewenangan tersebut digunakan secara menyimpang;

3. Penyimpangan dilakukan dengan tujuan tertentu.

Tanpa pembuktian penyalahgunaan kewenangan, perkara dapat bergeser menjadi sekadar kesalahan kebijakan administrasi.

Unsur Ketiga : Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain

Jaksa harus membuktikan adanya :

- keuntungan pribadi;

- keuntungan korporasi;

- keuntungan pihak tertentu.

Reuters melaporkan bahwa Jaksa mendalilkan adanya keuntungan pribadi dan keuntungan terhadap pihak yang terkait dengan ekosistem Google dalam proyek tersebut.

Namun secara hukum, tuduhan tersebut tetap harus dibuktikan melalui :

- dokumen transaksi;

- aliran dana;

- komunikasi elektronik;

- keterangan saksi;

- keterangan ahli.

Unsur Keempat : Kerugian Keuangan Negara

Kerugian negara tidak boleh diasumsikan, harus terdapat

- audit resmi;

- metode perhitungan;

- hubungan langsung dengan tindakan terdakwa.

Dalam perkara korupsi Indonesia, kerugian negara biasanya dihitung oleh :

1. BPK;

2. BPKP;

3. auditor negara yang berwenang.

Kerugian negara merupakan unsur sentral dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

IV. Apakah Kebijakan yang Salah Otomatis Korupsi ?

Secara teori hukum : TIDAK

Ini merupakan prinsip yang sangat penting. Dalam hukum administrasi negara terdapat perbedaan antara : kesalahan kebijakan dengan korupsi, yakni :

Kesalahan kebijakan memiliki unsur :

1. kebijakan gagal;

2. salah prediksi;

3. program tidak efektif;

4. kerugian akibat risiko kebijakan.

Sedangkan korupsi memiliki unsur :

1. ada niat menguntungkan pihak tertentu;

2. ada penyalahgunaan kewenangan;

3. ada rekayasa pengadaan;

4. adanya kerugian akibat tindakan melawan hukum.

Karena itu, kegagalan program digitalisasi pendidikan tidak otomatis menjadi tindak pidana korupsi. Jaksa tetap harus membuktikan adanya unsur pidana.

V. Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)

Bagian ini menjadi salah satu aspek paling sensitif.

Dalam persidangan disebut adanya hubungan historis antara Google dengan perusahaan yang pernah terkait dengan Nadiem sebelum menjabat Menteri. Jaksa menggunakan fakta tersebut sebagai salah satu dasar untuk membangun dugaan konflik kepentingan.

Namun dari perspektif hukum pidana konflik kepentingan tidak otomatis berarti korupsi, harus dibuktikan :

- adanya hubungan kepentingan;

- hubungan tersebut memengaruhi keputusan;

- keputusan menghasilkan keuntungan tertentu;

- timbul kerugian negara.

Tanpa rangkaian pembuktian tersebut, konflik kepentingan hanya menjadi indikator awal, bukan alat bukti tunggal.

VI. Analisis Pembelaan yang Berpotensi Digunakan

A. Doktrin Diskresi Menteri

Sebagai Menteri, Nadiem memiliki kewenangan menetapkan arah kebijakan pendidikan nasional. Pemilihan Chromebook merupakan kebijakan pendidikan, bukan tindakan korupsi.

Ini merupakan pembelaan yang cukup kuat apabila tidak ditemukan bukti intervensi terhadap proses teknis pengadaan.

B. Tidak Ada Mens Rea (Niat Jahat)

Dalam hukum pidana berlaku asas geen straf zonder schuld - tidak ada pidana tanpa kesalahan - Pembelaan dapat menyatakan :

- keputusan diambil berdasarkan rekomendasi tim;

- tidak ada niat memperkaya diri;

- tidak ada perintah melanggar hukum.

C. Barang Sudah Diterima Negara

Pembelaan dapat menyatakan :

- laptop telah diterima sekolah;

- aset negara tetap ada;

- program telah berjalan.

Karena itu kerugian negara tidak dapat dihitung sebagai total loss.

D. Tidak Ada Aliran Dana

Jika tidak ditemukan transfer dana; gratifikasi; suap; aset hasil korupsi, maka pembuktian unsur memperkaya diri menjadi lebih sulit.

VII. Potensi Pertanggungjawaban Pidana

Jika dakwaan terbukti, maka secara teoritis dapat dikenakan : 

1. Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor dengan ancaman penjara seumur hidup; atau penjara 4–20 tahun.

2. Pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman penjara 1–20 tahun denda sampai Rp. 1 miliar.

Selain itu dapat dikenakan :

3. Pasal 18 UU Tipikor mengenai uang pengganti; penyitaan aset; perampasan hasil korupsi.

VIII. Analisis Yuridis Kritis

Jika saya menilai perkara ini secara objektif sebagai legal opinion, maka titik terkuat Jaksa bukan berada pada fakta bahwa Chromebook dipakai atau tidak dipakai.

Titik terkuat Jaksa justru apabila mampu membuktikan :

1. Adanya pengaturan spesifikasi;

2. Adanya komunikasi sebelum pengadaan;

3. Adanya pengabaian kajian teknis;

4. Adanya keuntungan pihak tertentu;

5. Adanya hubungan sebab akibat dengan kerugian negara.

Sebaliknya, titik terkuat pembelaan berada pada argumentasi bahwa keputusan merupakan kebijakan pendidikan; pengadaan dilakukan oleh struktur birokrasi berlapis; tidak ada perintah langsung melakukan pelanggaran; tidak ada keuntungan pribadi yang sah dibuktikan; kerugian negara masih dapat diperdebatkan.

IX. Kesimpulan Hukum

Secara hukum, perkara Nadiem Makarim merupakan perkara yang berada di wilayah perbatasan antara kesalahan kebijakan publik (policy error) dan penyalahgunaan kewenangan yang berujung tindak pidana korupsi. Apabila Jaksa hanya membuktikan bahwa Chromebook merupakan kebijakan yang kurang tepat atau tidak efektif, maka konstruksi pidana korupsinya menjadi lemah.

Namun apabila Jaksa mampu membuktikan adanya rekayasa pengadaan, pengaturan spesifikasi, konflik kepentingan yang memengaruhi keputusan, keuntungan pihak tertentu, serta kerugian negara yang nyata dan terukur, maka unsur Pasal 2 maupun Pasal 3 UU Tipikor dapat dinilai terpenuhi.

Karena itu, inti perkara ini bukan terletak pada laptop Chromebook sebagai barangnya, melainkan pada pertanyaan hukum yang jauh lebih mendasar yakni

"Apakah kewenangan Menteri digunakan untuk menjalankan kebijakan pendidikan yang keliru, atau digunakan secara menyimpang untuk menguntungkan pihak tertentu dengan mengorbankan keuangan negara ?"

Jawaban atas pertanyaan itulah yang pada akhirnya akan menentukan apakah perkara ini berakhir sebagai kesalahan administrasi pemerintahan atau sebagai tindak pidana korupsi menurut hukum Indonesia.

Diambil dari beberapa sumber :
Reuters; Radar Bali; Database Peraturan | JDIH BPK; Hukumonline; UNAIR Repository; Kejaksaan Agung RI